“Kita bersama-sama telah mengorbankan segalanya, masa muda, kehidupan, dan nasib hanya demi kemenangan mendirikan bangsa baru ini. Sekarang, saatnya kita mempertaruhkan nasibnya. Republik ini jauh lebih besar daripada kongres yang tidak membayar kita”
Inilah sepengggal kalimat pidato George Washington pada suasana genting tanggal 15 Maret 1783, hari pertama perang tiga minggu di York Town dengan kemenangan yang paling berarti dalam Revolusi Amerika.
Pidato tadi bertujuan menghentikan perang saudara yang dipicu oleh perbedaan aspirasi para jendralnya, yang menolak menyerahkan kemenangan dan kekuasaan ke Kongres Kontinental. Mereka kesal dengan kongres yang tidak membayar gaji mereka selama perang. Mereka ingin membentuk pemerintahan diktator dan siap menerima Washington sebagai raja.
Tetapi, kentalnya integritas pribadi dalam kata-kata Washington menjadi kekuatan yang menyentuh hati para jenderalnya. Integritas yang sama terbukti membangkitkan keberanian para prajurit untuk menembus musim dingin ganas, menahan kelaparan, dan menghadapi pertarungan berdarah selama berminggu-minggu.
Integritas Washington juga dimiliki oleh para founding fathers kita sebelum dan setelah mencetuskan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Tetapi, pada zaman Orde Baru selama 32 tahun, integritas pribadi hilang dari para pemimpin kita. Akibatnya, bangsa kita terjebak dalam krisis multidimensi berlarut-larut. Di era reformasi, sekali lagi integritas pribadi dikhianati oleh konspirasi tersistematis dalam bidang sosial, budaya, politik dan ekonomi. Hasilnya, Indonesia menjadi bangsa yang paling rentan di Asia Tenggara.
Daerah : Ranjau Konspirasi
Lunturnya integritas pribadi para pemimpin kita membuat semua orang di republik ini berubah. Salah satu perubahan yang mencolok akhir-akhir ini adalah ambisi warga masyarakat yang berlebihan untuk menaikan status dengan cara melakukan suap, meraih kedudukan dengan jalan pintas, dan aji mumpung. Jaminan jabatan lebih banyak direncanakam, dinikmati, dimanfaatkan dan disalahgunakan demi kepentingan pribadi dan golongannya. Itu terjadi dari Sabang sampai Merauke. Dari daerah sampai pusat. Maka lahirlah kasus-kasus daerah seputar KKN, pemalsuan ijazah, penjiplakan karya ilmiah, pembelian gelar, kambing hitam politik dan sebagainya.
Ketika elite masyarakat lokal, sarat dengan korupsi, kolusi, nepotisme dan konspirasi, maka di sana konsep kesejahteraan tidak menyertakan kultur yang berwajah global dan sosial. Akibatnya, profesionalisme kendatipun diundang-undangkan sangat sulit terwujud di NKRI. Kesiapan daerah pun berhadapan dengan jiwa globalisasi berubah menjadi kesangsian. Ada apa dengan pemahaman masyarakat tentang profesionalisme dan kesejahteraan itu?
Guru Sejahtera : Taruhan Profesional
Kita kerap berpikir bahwa kapasitas profesional berhubungan dengan rujukan pada status, pencapaian-pencapaian edukasional, panggilan-panggilan “bergengsi” dan hal-hal seperti hak para praktisi atas otonomi—hak istimewa untuk berpraktek dengan bebas dari kontrol sosial. Kita juga mungkin membayangkan inilah tujuan akhir status profesional.
Dalam UU Guru dan Dosen, guru berhak menerima penghasilan yang meliputi gaji pokok, tunjangan melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah mempunyai sertifikat pendidik. Kemudian tunjangan fungsional diberikan kepada semua guru. Tunjangan khusus diberikan pada guru yang bertugas di daerah khusus. Untuk maslahat tambahan diberikan dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa dan penghargaan bagi guru serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putri guru.
Tetapi, hakikat profesional sebenarnya adalah adalah komitmen pada urusan tanggung jawab sosial sebagai manusia yang bermartabat sesuai dengan semangat globalisasi. Globalisasi sebagai penghargaan akan martabat manusia berdasarkan nilai-nilai global seperti tanggung jawab, martabat manusia, kerja sama, kejujuran, transparansi, solidaritas dalam berbagai dimensi kehidupannya.
David H. Maister (True Profesionalism, 1997), menegaskan seorang profesional sejati berkaitan dengan kualitas sikap. Bahkan mutu watak. Kualitas sikap dan mutu watak berpengaruh positif pada status dan peran sosial seseorang. Seluruh sepak terjang seorang profesional akan berkutat dengan dua pergulatan hidup. Satu di dalam diri, yaitu melawan egoismenya. Yang lain di luar diri, yaitu menentang praktek-praktek yang melanggar nilai-nilai global. Perkara dewasa ini bagaimana seorang guru mendapatkan sertifikasinya seolah-olah berseberangan dengan dua pergulatan tadi.
Profesional bersifat misioner. Artinya, ia merupakan suatu komitmen pribadi untuk memberikan pelayanan yang efektif dalam relasi dan yang efisien dalam struktur. Sejumlah perbankan, rumah sakit, travel, institusi pendidikan, hotel, restaurant, tempat rekreasi menjadi perusahaan raksasa karena manajemen puncaknya tahu apa artinya bila para profesionalnya memiliki sikap misioner dalam setiap jenjang struktur institusi. Profesional sejati juga mengisyaratkan suatu kebanggaan pada pekerjaan, komitmen pada integritas moral, dedikasi pada kepentingan orang lain, dan keinginan tulus untuk membantu. Hal-hal inilah yang merupakan dinamika sikap profesional.
Kaburnya berbagai kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan pendidikan menjadi referensi tentang akar carut-marutnya pendidikan nasional, termasuk konsep kesejahteraan guru. Jelasnya bahwa ketidakpedulian pemerintah pada pendidikan menghasilkan dua hal pokok yang berpengaruh pada kehidupan sosial. Pertama, munculnya saling tidak percaya antara pemerintah, stakeholders, dan masyarakat. Kedua, terciptanya ketidaknyamanan dalam masyarakat, yang menyebabkan mingrasi besar-besaran pelajar Indonesia ke luar negeri.
Revitalisasi Institusi Pendidikan
Maister lebih menekankan paradigma moralitas daripada kemampuan teknis tentang sikap profesional. Profesional terutama merupakan masalah sikap, bukan seperangkat kompetensi. Seorang profesional adalah seorang teknisi yang peduli.
Krisis pemahaman makna profesional pada akhirnya terjadi karena adanya krisis dalam building character. Masa depan Indonesia yang cerah mengandaikan pemahaman baru akan mentalitas profesional di berbagai dimensi kehidupan. Inilah harapan kita bersama yang terbesar bagi pendidikan kita di seluruh pelosok. Tetapi, membangun kesadaran membutuhkan waktu yang panjang karena ia bergerak di tingkat mindset manusia. Satu ungkapan kuno terkenal soal pendidikan moral berasal dari Lucius Annaeus Seneca (3 Sebelum Masehi – 65 Sesudah Masehi). “Proses internalisasi nilai-nilai begitu panjang bila lewat kata-kata, tetapi pendek dan jelas bila diajarkan lewat contoh hidup.”
Sejauh ini, keteladanan hidup di semua level masyarakat mengundang keprihatinan yang dalam. Dalam situasi seperti ini, institusi pendidikan menjadi jangkar agar egoisme sebagai akar segala “penyakit sosial” tidak menjalar pada nilai-nilai sistem budaya, politik, sosial dan ekonomi masyarakat.
Kesadaran akan pentingnya moral yang benar dan baik merupakan sumber keadilan dan perdamaian dalam masyarakat. Jadi, pendidikan moral mau tidak mau erat berkaitan dengan pendidikan untuk keadilan dan untuk perdamaian. Dalam konteks ini, pendapat Asyumardi Azra, dalam bukunya Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi (2002), mendapatkan tempat yang cocok. Apalagi bila motivasi tertinggi dalam kebijakan sistem dan praksis pendidikan di Indonesia itu demi masa depan warga bangsa. Tentu dengan catatan tambahan bahwa berhasilnya proses pembentukan seorang profesional selalu merupakan hasil kerjasama yang berkualitas dan berkesinambungan antara keluarga, sekolah dan lembaga-lembaga edukasional lain di luar dua institusi ini.
LELO JOSE Alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta dan Mahasiswa Program Master Managemen di Universitas Mercu Buana Jakarta dan Anggota Pendiri Institute for Local Development (ILD) Jakarta.
