Yang empunya tuak, tukang iris dan dua temannya lebih banyak mendengar obrolan para anak rantau tersebut. Seorang anak rantau lalu berujar: pembangunan sarana-prasarana serta berbagai infrastruktur pasti akan jalan terus.  Dia juga bilang, Pos Polisi sudah ada, pasti nanti akan juga dibangun Koramil seperti di Boru dan beberapa kecamatan yang sudah lebih dulu ada. Langsung bapak tua tukang iris itu memotong: ah jangan. Tentara jangan ada di sini. Untuk apa? Mereka nanti kerja apa di sini? Nanti berkelahi dengan polisi, pake serangan dan tembakan segala, seperti TV siarkan terjadi di Ambon, Papua, Atambua itu. Ah, jangan bikin kacau di sini. Takut.

      Seorang anak rantau lain omong: Barangkali baik ada tentara di sini. Mereka bisa patroli di Riangbunga supaya menakutkan nelayan orang Ende yang suka bom ikan. Tukang iris itu masih omong lagi: Apa tentara di Koramil itu nanti bisa berenang? Apa mereka bisa kejar orang Ende kalau mereka buang bom? Orang Ende itu pintar berenang, kuat. Mereka juga cepat. Mereka cepat lari dengan motor ikannya. Koramil tidak ada kapal. Percuma.

      Ini omong-omong di kampung di kaki Gunung Lewotobi, Kabupaten Flores Timur. Sudah hampir pasti mereka-mereka ini tidak baca Flores Pos atau Pos Kupang, karena itu tidak tahu bahwa di forum yang lebih luas orang juga sedang ramai persoalkan tentang rencana membangun Korem di Flores. Di situ orang tidak bilang kita tidak butuh TNI di sini di Flores, tetapi Kita tidak butuh Korem di sini di Flores.

      Pembentukan Korem di Flores mulai diwacanakan begitu Timor Timur lepas dari Indonesia. Waktu itu rupanya dikandung maksud untuk memberi tempat bagi Korem 164 Wiradharma yang harus eksodus dari Timor Timur sebagai konsekuensi perkembangan politik. Muncul reaksi meluas menolak. Orang sepertinya trauma dengan kekerasan yang melanda Timor Timur. Diam.

      Satu dua tahun terakhir ini, pembentukan Korem di Flores diwacanakan lagi. Tetapi ada kalanya juga dibilang akan ditempatkan batalyon AD di Flores, bukan Korem. Entah mana yang benar. Tapi Korem atau batalyon, yang jelas akan ditambah jumlah pasukan di sini.  Pasukan batalyon akan disebar dalam kesatuan Kompi ke berbagai Kabupaten: Kompi A di  Sikka, Kompi B di Manggarai, Kompi C di Sumba. Batalyon- batalyon yang ada di NTT nantinya akan membentuk Brigade.

      Masih terus mengelinding polemik antara pro dan kontra, tapi terkesan bahwa pihak TNI AD (sekurang-kurangnya jajaran Kodam Udayana) sudah sangat nekad membangun Korem. Simak saja pernyataan Pangdam Udayana (waktu itu), Syaiful Rizal, bahwa rencana pembangunan Korem di Flores jalan terus. 50 orang Flores dari sekian ratus ribu orang Flores menolak Korem tak perlu dihirau. 50 orang itu boleh tolak tetapi dia (Pangdam) boleh juga bangun rumah (Korem) untuk kepentingan orang lebih banyak.

      Di sini kita patut bertanya: Sudahkah Syaiful Rizal membuat polling pendapat publik sehingga mengklaim bahwa sekian ratus ribu orang di Flores tidak menolak kehadiran Korem? Apakah sekian ratus ribu penduduk Flores yang tidak bersuara itu artinya mereka  setuju? Diamnya mereka juga bisa karena merasa suara mereka sudah disuarakan oleh "50" orang itu. Dan karena itu tak bisa disimpulkan begitu saja bahwa cuma 50 orang yang menolak. Begitu yakin Bapak Pangdam bahwa kehadiran Korem untuk kepentingan orang lebih banyak: seperti apa kepentingan itu? Korem untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk Angkatan Darat?

      Beberapa petinggi TNI Angkatan darat dari jajaran Kodam Udayana memberikan alasan pembenar yakni perlu penambahan pasukan/pembentukan Korem di Flores untuk memperkuat pasukan di sini karena letak wilayah ini berbatasan dengan Timor Leste Dan Australia. Perlu diwaspadai penyelundupan lewat perdagangan dan pengawasan atas pelayaran bebas di laut antara Flores dan Alor dan Timor. Flores belum punya pasukan. Yang ada sekarang (Ende) kompi titipan dari batalyon di Timor.

      Gambaran di atas bukanlah khayalan. Itu realitas yang kita hadapi. Tetapi untuk menghadapi realitas itu,  perlukah kehadiran pasukan TNI AD di sini Flores yang berinduk pada sebuah Korem sendiri? Pada kenyataannya, Flores jauh dari garis pertahanan menghadapi pihak luar. Timor Leste terlalu kecil untuk menjadi ancaman bagi Indonesia sebesar ini. Pasukan yang ada di daratan Timor saja sudah lebih dari cukup bila sewaktu-waktu muncul ancaman. Dalam keadaan biasa, sebenarnya perbatasan di sana cukup diawasi oleh Polisi, tak perlu ada pasukan TNI AD penjaga perbatasan apalagi dengan kekuatan setingkat batalyon. Kehadiran pasukan yang berlebihan malah bisa menimbulkan ekses berupa tindakan-tindakan iseng karena ketiadaan/kurang kerja: kekerasan, pelecehan seksual, overacting dalam tugas, penyelundupan, backing kekerasan, dsb. Ini bukan belum pernah terjadi, walau pun memang perbuatan oknum.

      Bahaya dari Australia? Tentu bukan tidak ada. Tetapi saat ini kita tidak membaca tanda-tanda bahaya dimaksud. Hubungan bertetangga dengan Australia sedang baik-baik, malah terlihat sedang meningkat. Apalagi para analis di tubuh TNI berpendapat bahwa pasca perang dingin, perang konvensional  sangat kecil kemungkinannya. Yang lebih mungkin adalah serangan terbatas akibat konflik diperbatasan yang tidak dapat diselesaikan karena perebutan sumber daya alam (Laut Timor misalnya). Atau  kemungkinan campur tangan luar terhadap masalah dalam negeri, limbahan konflik di wilayah perbatasan (Timor Leste misalnya) serta perompakan dan penyelundupan.

      Karena itu, kalau pun bahaya Australia perlu dipertimbangkan, kenyataan di depan mata kita jelas: Perbatasan kita dengan Australia adalah laut dengan garis yang panjang. Maka bahaya itu lebih berciri maritim. Maka pertahanan yang benar adalah memperkuat lini pertahanan di laut. Dalam perang konvensional (perkiraan: kemungkinan tipis), Australia jangan sampai bisa menerobos masuk ke wilayah kedaulatan kita, apalagi sampai menjejakkan kakinya di daratan kita. Sedapat-dapatnya mereka dihancurkan/dilumpuhkan sebelum memasuki wilayah kedaulatan kita. Logisnya, untuk pertahanan di sini menghadapi (bahaya) Australia kita perlu Angkatan Laut yang kuat yang sanggup menggelar  patroli pengawalan laut teritorial kita dan setiap saat siap menghadang musuh,  diperkuat dengan gelar penguasaan wilayah udara oleh Angkatan Udara.

      Kita tak gemar perang, tapi perhatikan Negeri adidaya Amerika Serikat yang sering perang itu.  Negara itu sering  berperang, tetapi selalu berperang di negeri orang. Sejarah tidak pernah mencatat pernah tentara asing menjejakkan kaki di daratan Amerika Serikat dan berperang melawan tentara Amerika di bumi Amerika. Itu sebelum kejadian pemboman menara kembar di New York beberapa tahun silam. Semua kita tahu, Amerika Serikat punya Angkatan Laut besar dan kuat yang merondai seluruh lautan dunia, siap menghadapi musuh bahkan jauh di luar wilayah kedaulatannya, jangan sampai menjamah tanah Amerika. Belum lagi Angkatan Udaranya yang canggih.

      Bahaya pengaruh pelayaran bebas di laut kita memang perlu diwaspadai. Jelas ini juga porsi tugas Angkatan Laut, dan kalau itu soal keamanan sebetulnya itu adalah porsi polisi. Dengan hadirnya Angkatan Laut kita di sana, sekurangnya "dirasa" ada, berbagai kemungkinan penyelundupan juga bisa dicegah/dideteksi. Apalagi masih ada Polisi, aparat intelijen, Bea dan Cukai. Lintas damai kapal-kapal di alur pelayaran bebas di laut wilayah kita pasti berhitung seribu kali kalau memang mau berbuat sesuatu yang tidak bersahabat dengan kita.

      TNI telah melakukan Redefinisi, Reposisi dan Reaktualisasi peran TNI dalam kehidupan berbangsa sebagaimana dituang dalam buku berjudul "TNI Abad XXI", dikeluarkan oleh Markas Besar TNI, 1999.  Ditegaskan bahwa TNI adalah alat pertahanan karena itu peran sosial tidak perlu mendapat tempat secara struktural. Terpenting jiwa pengabdian yang melekat pada TNI. Dalam buku itu, para pemikir di tubuh TNI ternyata sungguh memperhatikan bahwa Negara ini negara kepulauan maka dalam merumuskan pembangunan/pengembangan TNI, perhatian lebih besar perlu diberikan kepada kemampuan dan peran  TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara secara proporsional.

      Dari titik ini kita mempertanyakan perlunya Korem baru, perlunya penempatan/penambahan pasukan TNI AD. Apa perlunya? Dulu di Timor Timur dibentuk Korem (164 Wiradharma) karena dibutuhkan. Ketika Timor Timur lepas dari NKRI, Korem Wiradharma jelas tidak dibutuhkan lagi, maka tidak apa-apa kalau Korem 164 biar mati saja. Cukuplah diatur ke mana personil (staf, pasukan) diatur. Bukan "memaksakan" seolah Korem (164?) dibutuhkan di tempat lain yang selama ini tidak dimarkasi Korem karena tidak diperlukan. Atau sekarang dibentuk Korem baru, dan markasnya di Flores.

      Pertanyaan kita, di NTT ini yang merupakan Propinsi kepulauan, apakah relevan menggelar pasukan TNI AD di mana-mana, sedang di laut, pertahanan kita melompong, laut kita jarang dipatroli, udara kita sepi dari deru Angkatan Udara? Jika dibiarkan terus seperti ini, keluhan tentang illegal fishing, perompakan, penyelundupan, hampir menjadi keluhan abadi. Tapi itulah: karena TNI Angkatan Laut kita dibiarkan merana seadanya, hanya punya kapal kapal tua, persenjataan usang. Siapa takut? Kita perlu menyadari betapa memprihatinkan kekuatan kita di laut umumnya, padahal kita negara kepulauan, wilayah kita sebagian terbesar adalah laut.  Kita kurang diperhitungkan sebagai kekuatan maritim, sampai-sampai bahkan Malaysia saja bisa seenaknya mempermainkan kita di Ambalat, nelayan-nelayan kita di selat Malaka gampang saja ditembaki patroli laut Malaysia tanpa perlindungan TNI Angkatan Laut kita, pelayaran internasional di selat Malaka dibayangi momok perompakan, kapal patroli kita kalah cepat beradu dengan kapal-kapal perompak atau kapal nelayan illegal, Tank Amfibi kita begitu gampang tenggelam di laut, masih dalam latihan, belum perang, yang menewaskan prajurit pilihan, anak bangsa. Bangsa ini sudah kehilangan harga diri, kebanggaan, antara lain karena menelantarkan pembangunan Angkatan Laut. Belum lagi kita bicara tentang TNI Angkatan Udara kita yang  masih terus berkutat dengan Alutsista tua. Apalah dayanya?

      Mengapa Angkatan Darat (sekurang-kurangnya Kodam Udayana) mati-matian mau menghadirkan Korem di Flores, justru di era reformasi ini? Kita patut menduga bahwa ambisi peran teritorial belum sepenuhnya ditinggalkan sekurang-kurangnya oleh jajaran TNI AD Kodam Udayana. Rupanya ada faksi tertentu dalam tubuh TNI AD  yang kurang rela kalau peran TNI AD disurutkan cuma sebatas menjadi alat pertahanan saja, karena itu mau terus melanggengkan struktur teritorial. TNI AD rupanya mengalami post-power syndrome. Dulu-dulunya bisa berperan di mana saja, sekarang dibatasi: Dwifungsi ditinggalkan, Polri pisah dari TNI dan mengambil peran menangani keamanan dan ketertiban. TNI AD tidak dominan lagi seperti dulu. Kita kelebihan tenaga? Kemana dan bagaimana didayagunakan? Di sinilah letak titik kritis: Ketika terjadi penumpukan pasukan (dalam jumlah berlebihan), dan ada (apalagi banyak) yang tidak tahu rinci mau buat apa, pelbagai kemungkinan iseng bisa terjadi: kekerasan, pelecehan seksual, keributan, bentrok dengan sesama aparat Negara, dsb. Barangkali berbagai konflik bersenjata antara tentara dan polisi di berbagai tempat di negeri ini selama ini akarnya di sini: "nganggur", kecemburuan peran, tentara tidak bisa masuk lagi dalam penanganan keamanan dan ketertiban, tidak tahan melihat cuma Polisi yang berperan, mereka cuma di layar belakang. Kita dengar tentang tawaran Pangdam Udayana untuk siap membantu Polda Bali menangani aksi kekerasan yang lagi marak di Bali. Simpatik sekali. Tetapi tidakkah juga bisa diduga bahwa TNI AD tidak tenang hanya menonton polisi berperan? Kalau Polisi kewalahan, bukan pertama salah Polisi. Mungkin mereka kurang personil, baik kuantitas mau pun kualitas, kurang peralatan. Salah siapa?

      Paradigma baru TNI sudah digariskan. Langkah lanjut? Baik kita simak pendapat Amiruddin Al Rahab dari ELSAM: ".... Langkah untuk mewujudkan TNI sebagai alat pertahanan negara yang tangguh sekarang belum terlalu kelihatan."  Menurut dia sebabnya ialah sampai sekarang belun ada postur pertahanan nasional yang komprehensif dari Presiden atau DPR. Karena itu, TNI membuatnya sendiri, masing-masing matra: AD, AL, AU. TNI juga sendiri  mungkin pula membuat perkiraan ancaman (Kompas, Kamis 31 Januari 2008, hal. 3). Rupanya karena itu pula TNI AD masih terus berkutat dengan peran pembinaan teritorial di semua wilayah di Indonesia, termasuk membangun institusi teritorial baru (Korem di Flores).  Kordinator Kontras Usman Hamid berpendapat bahwa selama TNI masih bisa membicarakan masalah daerah dengan pejabat setempat, berarti mereka masih terlibat dalam bidang sosial politik, pada hal seharusnya sudah mereka tinggalkan pada era reformasi ini.  (Kompas, 31/01/2008, hal. 3).

      Kita semua sedang prihatin, bahwa APBN kita tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk pembangunan dan pengembangan TNI. Tidak tersedia cukup dana untuk pengadaan alutsista baru sebagaimana yang kita inginkan sebagai sebuah bangsa besar di kawasan ini.  Mengapa dalam situasi seperti ini TNI AD di Kodam Udayana justru begitu bersemangat membangun Korem baru, yang berarti juga menyedot sekian besar dana? Mengapa dana yang terbatas itu tidak difokuskan dulu kepada pembangunan dan pengembangan TNI AL dan AU mengingat alutsistanya sudah tua, ketinggalan teknologi dsb. Itulah kalau kita memang belum punya postur pertahanan nasional dari Presiden atau DPR seperti kata Amiruddin Al Rahab di atas. TNI AD perlu bersikap elegan. Tinggalkan rasa superior di antara sesama TNI. Lepaskan ambisi akan peran sosial politik lewat institusi teritorial. Institusi teritorial perlu diletakan secara benar sesuai perkembangan.

      Fakta sejarah, TNI kita lahir juga antara lain di tengah konteks struktur militer Belanda. Di masa kolonial, Tentara kolonial hadir di wilayah tertentu dengan peran teritorial (penguasaan) untuk menguasai rakyat supaya jangan melawan Tuan penjajah. Dan kalau melawan, akan cepat terdeteksi dan  ditindas. Di masa pendudukan Jepang, Indonesia dibagi atas wilayah kekuasaan Angkatan darat Dan Angkatan laut. Untuk kepentingan penguasaan Penjajah. Ketika sudah merdeka, waktu pemerintahan belum berjalan efektip, lebih-lebih waktu masa perang kemerdekaan, struktur teritorial diperlukan untuk menggalang rakyat menjadi kekuatan melawan Penjajah yang ingin kembali menjajah. Rakyat dan wilayahnya menjadi tempat Tentara Pejuang kembali ketika harus mundur, langsung lebur menjadi satu dengan rakyat  sehingga tidak dikenali. Rakyat melindungi mereka, memberi mereka dukungan logistik. Dari rakyat dan bersama rakyat pula mereka memerangi Penjajah. Di waktu itu memang sangat penting pembinaan wilayah. Ketika Pemerintahan kita sudah efektip berjalan, tersusun sampai ke desa, pembinaan wilayah demi untuk kekuatan dan ketahanan rakyat mestinya menjadi tugas pemerintahan sipil. Tak perlu lagi peran teritorial oleh TNI. Itu berarti tak perlu lagi ada Korem dan semacamnya. Mungkin di daerah-daerah konflik memang masih diperlukan peran TNI dalam pembinaan wilayah. Sudah pasti, TNI kita adalah Tentara pejuang, bukan Tentara sejenis yang kolonial dulu.

      Flores aman-aman saja selama ini. Flores juga tidak pernah punya sejarah separatisme. Dari dulu-dulu NKRI tidak dipersoalkan oleh orang Flores. Memang NTT berbatasan dengan luar negeri. Ancaman dari luar bukan tidak ada (sama sekali), tetapi membesar-besarkan bahaya, sepertinya memaksa kita melihat hantu di siang bolong. Mengapa tegang berketerusan membayang bahaya? Hubungan kita dengan Australia memang sering naik turun. Biasa. Itu lah dinamika hidup bertetangga dalam tata pergaulan internasional. Tetapi dari pada menghabiskan energi menghitung dan mempersiapkan diri menghadapi ancaman yang entah kapan datangnya, lebih baik memusatkan perhatian dan daya untuk membangun warga di sini menuju kehidupan yang lebih berkelayakan: sejahtera, adil dan damai. Flores memang masih banyak ketinggalan. Untuk itu kita tidak butuh gelar pasukan TNI AD di sini, di Flores. Kita tidak butuh Korem, itu pasti.

Romo Frans Amanue Pr 

Pastor Paroki Lewotobi, Keuskupan Larantuka dan Mantan Ketua  Komisi JPIC Keuskupan Larantuka

Sumber : http://www.mirifica.net/artDetail.php?aid=4776